Pemerintah merintahan yang berdaulat tidak lahir secara tiba-tiba melalui pergantian kekuasaan atau mekanisme politik semata, melainkan dibangun melalui proses panjang yang berakar pada kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks Indonesia, pendidikan memegang peranan fundamental sebagai fondasi utama pembentukan pemerintahan yang bermartabat dan berdaulat. Pendidikan tidak hanya berfungsi mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, kesadaran kebangsaan, serta tanggung jawab moral warga negara.
Ketika pendidikan dijalankan dengan menjunjung tinggi martabat manusia, maka lahirlah generasi yang mampu mengelola pemerintahan secara adil, beretika, dan berpihak pada kepentingan rakyat. endidikan yang bermartabat berorientasi pada pengembangan manusia seutuhnya. Ia tidak berhenti pada capaian akademik atau kecakapan teknis, tetapi menanamkan nilai kejujuran, integritas, kepedulian sosial, dan semangat pengabdian. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan penting dalam praktik pemerintahan yang berdaulat. Seorang pemimpin yang lahir dari sistem pendidikan bermartabat akan memandang kekuasaan sebagai amanah, bukan alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan demikian, pendidikan menjadi wahana awal pembentukan kesadaran politik yang sehat dan bertanggung jawab.
Dalam sejarah bangsa Indonesia, pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran nasional. Melalui pendidikan, semangat kebangsaan dan cita-cita kemerdekaan ditanamkan kepada generasi muda. Pendidikan menjadi ruang pembebasan dari ketertindasan dan kebodohan, sekaligus sarana pembentukan identitas bangsa. Pemerintahan yang berdaulat memerlukan warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta mampu berpikir kritis terhadap kebijakan publik. Kesadaran tersebut tidak mungkin tumbuh tanpa pendidikan yang memerdekakan pikiran dan menumbuhkan keberanian bersikap.
Pendidikan yang bermartabat juga berfungsi sebagai benteng terhadap praktik-praktik penyimpangan kekuasaan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme sering kali berakar pada lemahnya karakter dan rendahnya kesadaran etis. Sistem pendidikan yang hanya menekankan aspek kognitif tanpa memperhatikan pembentukan moral berpotensi melahirkan individu cerdas tetapi miskin integritas. Sebaliknya, pendidikan yang menempatkan etika dan nilai kemanusiaan sebagai inti pembelajaran akan melahirkan aparatur negara yang berkomitmen pada kepentingan publik.
Dalam konteks ini, pendidikan menjadi investasi jangka panjang bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berdaulat. i tingkat sosial, pendidikan bermartabat mendorong terciptanya masyarakat yang partisipatif dan kritis. Warga negara yang terdidik akan lebih aktif terlibat dalam proses demokrasi, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menyuarakan aspirasi secara konstruktif. Partisipasi publik yang sehat merupakan salah satu indikator kedaulatan pemerintahan, karena kekuasaan tidak berjalan secara elitis, melainkan berakar pada kehendak rakyat.
Pendidikan memberikan bekal intelektual dan moral agar partisipasi tersebut berlangsung secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan bersama. ahasa dan budaya dalam pendidikan juga berperan penting dalam memperkuat kedaulatan pemerintahan. Pendidikan yang menghargai bahasa nasional dan kearifan lokal akan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan identitas kebangsaan. Identitas yang kuat menjadi modal penting bagi pemerintahan dalam menghadapi tantangan global. Kedaulatan tidak hanya diukur dari kemampuan mengelola wilayah dan sumber daya, tetapi juga dari keteguhan menjaga nilai dan jati diri bangsa.
Pendidikan yang bermartabat mampu menjembatani antara keterbukaan terhadap dunia global dan komitmen pada nilai-nilai nasional. i era digital dan globalisasi, tantangan pendidikan semakin kompleks. Arus informasi yang cepat dan terbuka menuntut kemampuan literasi kritis agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh disinformasi. Pendidikan yang bermartabat harus mampu membekali peserta didik dengan kecakapan berpikir kritis, etika digital, dan kesadaran sosial. Pemerintahan yang berdaulat membutuhkan warga negara yang cerdas secara digital dan bijak dalam menyikapi informasi. Tanpa pendidikan yang kuat, kedaulatan bangsa dapat tergerus oleh manipulasi informasi dan kepentingan eksternal.
Pendidikan juga menjadi sarana penting dalam membangun keadilan sosial, yang merupakan salah satu pilar kedaulatan pemerintahan. Akses pendidikan yang merata dan berkualitas memungkinkan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Ketimpangan pendidikan akan melahirkan ketimpangan kekuasaan dan ekonomi, yang pada akhirnya melemahkan legitimasi pemerintahan. Pendidikan yang bermartabat menuntut adanya komitmen negara untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
Dalam praktik pemerintahan, kualitas pendidikan sangat mempengaruhi kualitas kebijakan publik. Pengambil kebijakan yang memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dan berkarakter akan lebih mampu merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan berkelanjutan. Pendidikan memberikan kerangka berpikir sistematis dan kemampuan analitis yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berkontribusi pada pembentukan individu, tetapi juga pada kualitas tata kelola pemerintahan secara keseluruhan.
Pada akhirnya, pemerintahan yang berdaulat adalah cerminan dari kualitas pendidikan yang dijalankan suatu bangsa. Pendidikan yang bermartabat melahirkan manusia-manusia yang sadar akan nilai kemanusiaan, kebangsaan, dan tanggung jawab sosial. Dari manusia-manusia inilah lahir sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Kedaulatan pemerintahan bukan sekadar soal kekuasaan politik, tetapi tentang kemampuan negara mengelola dirinya secara mandiri dengan berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa.
Berdasarkan uraian di atas, penulis memiliki gagasan tentang pemerintahanan yang berdaulat dan pendidikan yang bermartabat. Salah satunya dengan optimalisasi anggaran pendapatan belanja negara (APBN) untuk merealisasikan pendidikan yang bermartabat dan akuntabel. Diksriminasi terhadap masyarakat imigran sudah tidak ada lagi, yang ada adalah pemerataan akses pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia seutuhnya. Karena, menurut penulis , pendidikan adalah jalan terang yang bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk mencapai derajat hidup yang baik dan sesuai tujuan Indonesia; mencapai kriteria negara maju di tahun 2045.
Gagasan tersebut, penulis dapatkan setelah belajar mengapresiasi diri sendiri dengan belajar untuk memantaskan diri sebagai calon doktor Indonesia di masa depan yang harus aktif dan kritis dalam segala hal, untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Sehingga dapat dirasakan dan berdampak bagi masyarakat. Sosok inovatif tersebut ialah, Prof. Dr. Muhammad Rohmadi, S.S., M.Hum. yang dikenal sebagai Bapak Ratulisa (rajin menulis dan membaca) dan koordinasi Diklisa (Dialog, Literasi, Pendidikan, Bahasa, dan Sastra Indonesia) yang akan memantik topik Sastra dalam berbagai Perspektif untuk Kemajuan Indonesia, pada tanggal 30 Desember 2025 mendatang. Oleh karena itu, penulis mengajak seluruh masyarakat Indonesia, terutama para pembelajar untuk rajin menulis dan membaca, karena dasar dari ilmu adalah membaca, sesuai anjuran dalam Al-Quran, Surat Al-Alaq ayat 1 yang tertulis "Iqra"; bacalah. Suatu hari nanti jika Tuhan berkendak, maka hasil dari belajar dengan Ratulisa dapat dinikmati untuk memberikan kemaslahatan terhadap sesama.
Dengan demikian, investasi terbesar bagi terwujudnya pemerintahan yang berdaulat di Indonesia adalah pendidikan yang bermartabat. Pendidikan yang memuliakan manusia, menjunjung nilai etika, dan membangun kesadaran kebangsaan akan menjadi fondasi kokoh bagi masa depan bangsa. Melalui pendidikan, kedaulatan tidak hanya dipertahankan, tetapi juga dimaknai sebagai tanggung jawab bersama untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, bermartabat, dan berkelanjutan.